Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pembuatan Kebijakan
Dengan Mengatakan Bahwa perumusan kebijakan adalah proses intelektual melekat didalamnya tidak berarti bahwa efektivitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses sosial dapat diperbaiki.
Raymond A. Bauer, The Study of Policy Formation
Pengertian Analisis Kebijakan Publik
Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik.
Metodologi Analisis Kebijakan
Metodologi analisis kebijakan publik diambil dari dan memadukan elemen dari berbagai disiplin ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat. Analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif, diambil dari disiplin tradisional yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan publik. Analisis kebijakan publik juga bersifat normatif. Tujuannya adalah menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi di masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Aspek normatif atau kritik-kritik nilai dari analisis kebijakan ini terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mencakup dinamika variabel tergantung (tujuan) dan variabel bebas (cara) yang sifatnya valuatif.
Prosedur merupakan subordinat dari standar publisitas dan relevansi kebijakan, dan terhadap tuntunan umum. Peran prosedur adalah untuk menghasilkan informasi mengenai masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan keinerja kebijakan. Metodologi ini menggabungkan lima prosedur umum dalam pemecahan masalah manusia yakni definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi.
Proses Pembuatan Kebijakan
proses ini adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, atau seluruh tahap dari proses pembuatan kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya.
Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya
dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan
publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis
kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan
publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan
publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun
sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan
rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan
yang lebih berkualitas. Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama
analisis kebijakan publik, yaitu:
1.Analisis kebijakan prospektif
Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2.Analisis kebijakan retrospektif
Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan.
3.Analisis kebijakan yang terintegrasi
Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.
